preloder
capres

Debat Capres putaran #3 kembali digelar 22/6). Tema yang diambil sangat menantang yakni “Politik Internasional dan Ketahanan Nasional”.

Sebuah tema besar yang menggambarkan posisi Indonesia di percaturan politik global dalam pandangan kedua capres.

Debat mengalir dimoderatori seorang pengamat Hukum Internasional, Prof. Himahanta Juwana. Hikmahanta membuka debat dengan memberikan abstraksi yang menjadi essensi debat.

Dikatakan bahwa negara disebut sebagai entitas yang abstrak. Dalam Pergaulan dunia Internasional, peran negara sangat tergantung pada politik dan kebijakan yang diambil oleh setiap pemimpin negara.

Adu Visi Kedua Capres Tentang Kebijakan Politik Internasional
Prabowo mengatakan bahwa politik luar negeri adalah refleksi kondisi dalam negeri. Untuk memainkan peran dalam percaturan politik luar negeri, harus didukung oleh kondisi dalam negeri yang kuat. Oleh karena itu, untuk kesekian kalinya Prabowo mengingatkan kembali pentingnya mengamankan kekayaan nasional dari bentuk pemanfaatan yang menguntungkan pihak asing demi terciptanya ketahanan nasional yang mapan.

Selanjutnya dalam menjalankan kebijakan hubungan internasional, Prabowo lebih tertarik untuk mengedepankan kebijakan politik “Good Neigbour” dan “Politik Negosiasi” ketimbang konfrontasi yang mengakibatkan ketegangan wilayah.

Berbeda dengan Prabowo, penggambaran politik internasional dan ketahanan nasional oleh Jokowi dimanifestasikan dalam strategi politik luar negari yang Bebas dan Aktif. Sebuah kebijakan politik lama (kalau tidak mau disebut usang), yang dianut oleh Indonesia sejak dulu kala.

Masih dengan sepucuk kertas catatan seperti biasa, pemaparan stragtegi politik internasional ala Jokowi akan diprioritaskan dalam 4 hal utama yakni perlindungan warga negara yang bermukim di luar negeri dan TKI, perlindungan sumber daya alam maritim, memicu produktifitas dan daya saing nasional serta komitmen untuk menjaga keamanan regional/kawasan. Dari segi penerapan diplomasi, Jokowi lebih tertarik untuk menerapkan prinsip diplomasi yang antara pemerintah, antar pelaku bisnis dan antar masyarakat (people).

Pendapat saya, secara esensi pemaparan visi dan misi Jokowi dan Prabowo ini tidak ada yang baru. Visi dan misi politik luar negeri dan ketahanan nasional kedua capres ini merupakan pengulangan dari apa yang telah dijalankan oleh republik ini sejak jaman dahulu kala, sejak jaman presiden kedua Indonesia, Soeharto.

Yang menarik dan berbeda justru adalah visi dan misi capres Prabowo. Ketika hampir semua presiden terpilih terdahulu tidak banyak konsen atas bagaimana menguati kondisi dalam negeri dengan menghentikan kebocoran dan menyelamatkan resources nasional, Prabowo justru tertarik memulai membangun Indonesia kembali dengan langkah ini. Artinya, Prabowo bermaksud untuk memaksimalkan potensi nasional yang sejatinya sangat besar dibandingkan harus menggantungkan pada pinjaman luar negeri.

Poros Maritim ala Jokowi
Terkait dengan ketahanan nasional, Jokowi mengemukakan ide pembelian Drone atau pesawat tanpa awak untuk pengawasan keamanan perairan, pencurian ikan serta illegal logging. Selain itu prioritas untuk kesejahteraan prajurit dan keluarga, modernisasi alat pertahanan, termasuk ketahanan cyber dan hybrid dan juga modernisasi industri pertahanan (alutsista). Sayang sekali Jokowi tidak mengupas pointing ide tersebut secara baik.

Satu-satunya yang menarik bagi saya adalah semangat dan keingingan untuk menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim” dunia. Ide Jokowi ini rasional ketika melihat keunikan dan letak geografis Indonesia yang memang dipersimpangan jalur perdangangan dunia. Entah bagaimana ide ini akan terwujud.

Prabowo “Membalas” TPID Jokowi dengan Kasus Laut China Selatan ?
Ada yang menarik dalam debat kali ini. Kejadian yang hampir serupa dengan debat putaran kedua yang lalu saat Jokowi menanyakan tentang TPID kepada Prabowo. Dalam debat kali ini, walaupun tidak dimaksudkan “membalas” kejadian itu, akan tetapi ketidaktahuan Jokowi atas konflik Laut China Selatan (LCS) yang melibatkan Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam mengakibatkan jawaban Jokowi jadi “sak isane”.

Jawaban Jokowi yang mengatakan bahwa konflik LCS tidak ada hubungannya dengan Indonesia perlu dikoreksi. Posisi Indonesia memang sebagai Non Claimant State dalam konflik ini, akan tetapi konflik ini berpotensi melebar hingga menggerus Pulau Natuna Blok A. Ini berarti sudah masuk dalam ranah ketahanan nasional Indonesia.

Selain itu konflik ini melibatkan 4 negara dalam komunitas ASEAN di mana Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya komunitas ini. Ekskalasi ketegangan yang tidak menurun sangat berpotensi sebagai gangguan bagi kerjasama antar negara di ASEAN dan China bagi Indonesia.

Walaupun belum bisa dikatakan “wow”, debat kali ini lebih berbobot dibandingkan sebelumnya. Sampai putaran ketiga ini saya mencoba bilang “Hidup No 1, Hidup Prabowo”. Tetapi masih ada 2 putaran lagi yang bisa mengubah keyakinan saya tersebut.

Satu lagi, untung saja debat disiarkan sebelum jam 22.00 WIB sehingga ada kesempatan untuk menonton dan mengkaji sebatas pemahaman saya. Selepas jam tersebut remote sudah harus diserahterimakan kepada kepala negara keluarga untuk siaran langsung Piala Dunia Brasil 2014.