ANTARA BPK, HARTA NEGARA & KESEJAHTERAAN RAKYAT

UNTUK VISUAL YANG MAKSIMAL,
SETTING SMARTPHONE MODE LANDSCAPE

ANTARA BPK, KEUANGAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BPK KAWAL HARTA NEGARA

Harta Negara
Cita-cita setiap negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warganya. Bagi negara kita, itu sudah dirumuskan para pendiri negara secara bijak dalam dasar negara Pancasila dan UUD 1945 mulai dari pembukaan hingga pasal-pasalnya.

Walaupun dalam irama yang berbeda-beda, Sejarah telah mencatat bahwa sejak jaman Presiden Soekarno hingga Jokowi upaya mencapai kesejahteraan rakyat terus berlanjut. Ini dimanifestasikan dalam bentuk pembangunan nasional berkelanjutan dengan tujuan akhir adalah pengentasan kemiskinan.

Memang bukan persoalan mudah mewujudkan cita-cita pembangunan itu. Negara ini pernah jatuh dalam kubangan lingkaran setan yang bernama penyalahgunaan kekuasaan, mismanajemen dan korupsi yang berdampak sistemik, menunjukkan bahwa bangsa ini berdarah-darah dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat.

Kejadian luar biasa itu pun menjadi stigma negatif hingga saat ini. Tidak mudah dilupakan begitu saja. Terlebih nyata-nyata hingga saat ini masih saja ada perilaku korup oknum yang menggerogoti harta kekayaan dan keungaan negara, yang kita tahu bahwa kekayaan tersebut juga merupakan kekayaan seluruh rakyat Indonesia.

{

Bangsa Indonesia pernah jatuh dalam kubangan lingkaran setan yang bernama penyalahgunaan kekuasaan, mismanajemen dan korupsi yang berdampak sistemik, menunjukkan bahwa bangsa ini berdarah-darah dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat

Harta Negara

KEUANGAN NEGARA

ASAL DAN PERUNTUKKANNYA

Keuangan Negara, Asal dan Peruntukannya

Ada banyak penjelasan keuangan negara baik dari segi undang-undang maupun pendapat ahli.

Umumnya pemahaman tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kalau merujuk pada KMK No. 225/1971, KMK No. 350/1994 dan KMK No. 470/1994, pengertiannya adalah aset atau harta negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventaris) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah lembaga pemerintah non departemen, badan­ badan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan Pemda.

Sedangkan menurut  UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, pengertian aset atau harta negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara.

Dari rujukan ini dapat kita simpulkan bahwa sejati keuangan negara itu jumlahnya besar sekali bahkan nilainya tidak terbatas.

 

Lalu, dari mana keuangan negara ?

Keuangan negara tidak hanya berupa uang. Bisa dari mana saja seperti sumber bangunan, kekayaan alam yang ada di wilayah negara, pajak, penerimaan bukan pajak, hibah dan sumber-sumber lain yang dapat dinilai dengan uang.

Hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara

UU No 17 Tahun 2003

Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman

Kewajiban negra untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Penerimaan dan pengeluaran negara dan daerah-daerah

bpkriofficial

..Dan, untuk siapa ?

Telah disebutkan diatas, bahwa ada hak dan kewajiban negara negara dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah yang mendapat amanat dari rakyat, menggunakannya untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yakni menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Salah satu indikasinya adalah menipisnya kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Dalam gambaran yang lebih sederhana dan mudah dipahami, keuangan negara yang berasal dari berbagai sumber tersebut di kelola dan dibelanjakan oleh negara melalui mekanisme tertentu dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya.

Dan ini loh, contoh global penggunaan keuangan negara yang dirumuskan dalam APBN 2018 yang perlu kita ketahui, karena kita adalah pemiliknya.

{

“Pemerintah yang mendapat amanat dari rakyat, menggunakan keuangaan negara untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yakni menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Salah satu indikasinya adalah menipisnya kesenjangan sosial dan kemiskinan.”

KEUANGAN NEGARA
DALAM POSTUR APBN
2018

(dalam Triliun)

Penerimaan
PERPAJAKAN

1.618,1

Penerimaan Negara
BUKAN PAJAK

275,4

Penerimaan
HIBAH

1.2

Pajak Sumber Utama Pendapatan

Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyempurnaan regulasi dan IT Pajak serta PNBP terus dioptimalkan dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Belanja Pemerintah
Pusat

Belanja Negara

1.454,5

Transfer ke Daerah &
Dana Desa

766,2

Pembiayaan
Utang

Pembiayaan Anggaran

325,9

Pembiayaan
Insvestasi

(65,7)

Slide background

Pada tahun 2017, pemerintah telah menggelontorkan dana untuk pengentasan kemiskinan sebesar 228,2 Triliun. Untuk 2018, pemerintah menaikkan anggaran menjadi sebesar Rp 283,7 triliun yang dialokasikan ke berbagai program kebijakan.

2012

Dalam Triliun Rupiah

BPS, Kementerian Keuangan, KataData

93,5

2013

119

131,2

2014

2015

172,5

212.5

2016

2017

228,2

283,7

2018

Alokasi Keuangan Negara

Untuk Pengentasan Kemiskinan

Slide background

Penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi rendah, upah minimal buruh naik, penyaluran program beras sejahtera, dll.

Dalam Juta Jiwa Per September

BPS, Kementerian Keuangan, KataData

2017, Angka Kemiskinan Berkurang

2013

28,6

11,5%

2015

11,1%

2014

11%

2016

10,7%

2017

10,1%

28,6

27,7

28,5

27,8

26,6

Slide background

Pada 2018, anggaran disiapkan sebesar Rp 283,7 triliun yang dialokasikan ke berbagai program kebijakan. Program tersebut antara lain untuk subsidi dan dana desa dengan nilai masing-masing Rp 145,5 triliun dan Rp 60 triliun. Kemudian Jaminan Kesehatan nasional (JKN) bagi warga miskin Rp 25,5 triliun yang disalurkan kepada 92,4 juta orang,

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan pangan Rp 20 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 17,3 triliun untuk 10 juta keluarga, Program Indonesia Pintar (PIP) Rp 10,5 triliun untuk 10,7 juta penerima, serta program Bidik Misi senilai Rp 4,1 triliun.

Dalam Triliun Rupiah

BPS, Kementerian Keuangan, KataData

145,5

Program Subsidi

25,5

Jaminan Kesehatan Nasional

60

Dana Desa

20,8

Bantuan Pangan

17,3

Program Keluarga Harapan

4,1

Bidik Misi

10,5

Program Indonesia Pintar

Proyeksi Alokasi Keuangan Negara

Untuk Pengentasan Kemiskinan Tahun 2018

KEUANGAN NEGARA JUMLAHNYA

TAK TERBATAS, SIAPA YANG KAWAL

PEMAKAIANNYA ?

Keuangan Negara Jumlahnya Tak Terbatas, Siapa Yang Mengawal Pemakaiannya ?

Ini adalah pertanyaan serius mengingat harta, kekayaan dan keuangan negara jumlahnya besar dan tak terbatas. Tetapi ini juga pertanyaan retoris.

Tentu saja, kalau kita merasa bahwa harta negara adalah harta seluruh rakyat, maka yang mempunyai kepentingan untuk menjaga, memeriksa dan mengontrolnya tentu saja adalah seluruh rakyat Indonesia.

Namun, karena negara ini digerakkan oleh lembaga-lembaga negara maka maka ada satu lembaga khusus yang mendapat amanat rakyat sebagaimana tersebut Undang-Undang Dasar 1945 yakni BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Artinya, rakyat bersama BPK Kawal Harta Negara agar pengelolaan keuangan negara bersih, transparan dan bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat.

URGENSI PEMERIKSAAN KEUANGAN

NEGARA

Urgensi Pemeriksaan Keuangan Negara

Negara ini didirikan oleh rakyat. Pemerintah adalah pemegang amanat rakyat. Jadi, segala sesuatu yang dimilikinya adalah milik rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat pula.

Bila keuangan negara tidak diperiksa maka besar kemungkinan  terjadi penyimpangan penggunaan uang negara tersebut, baik dengan untuk tujuan memperkaya diri atau karena sekadar mismanajemen. Ini kejadian baik di masa lalu maupun saat ini.

Selanjutnya, pemeriksaan keuangan negara juga menjadi “pesan” yang harus dipahami oleh pihak-pihak yang mengelola uang Negara agar benar-benar menyadari bahwa mereka tidak dapat memanfaatkan uang yang dipercayakan rakyat tersebut secara tidak bertanggung jawab.

Lain daripada itu, pemeriksaan keuangan negara dilakukan agar pemanfaatnya terkontrol dan tepat sasaran serta setiap pihak yang mengelola uang negara menjalankan amanat rakyat dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

BPK Kawal Harta Negara

BPK KAWAL HARTA NEGARA, APA

DASAR HUKUMNYA ?

BPK Kawal Harta Negara, Apa Dasar Hukumnya ?

BPK adalah sebuah lembaga negara yang yang mendapatkan mandat seluruh rakyat Indonesia untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Dengan jumlah yang tak terbatas, peran dan tugas BPK Kawal Harta Negara sangat berat. Bila diuraikan, peran dan tugas pokok BPK dapat dijelaskan dalam dua hal yakni :

Pertama, BPK memeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya;

Kedua, BPK juga harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.

Dalam menjalankan peran dan tugasnya tersebut, tentu saja BPK mempunyai dasar hukum serta  landasan operasional yang yang sah sesuai undang-undang.

Dasar hukum utama adalah Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (5) yang menjelaskan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Mari kita lihat dulu dasar-dasar hukum dan operasional KPK dari mulai dibentuk 1 Januari 1947 hingga saat ini. Timeline berikut ini akan menjelaskan semuanya. Check it out !

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM. tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai ketua BPK pertama adalah R. Soerasno.

28 Desember 1946

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 ditempatkan bahwa kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

6 Nopember 1948

Badan Pemeriksa Keuangan memulai tugasnya dengan surat No.94-1 dengan tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara. Saat itu untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

12 April 1947

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Sebagai Ketua diangkat R. Soerasno yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta.

31 Desember 1949

Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

1 Oktober 1950

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

12 Oktober 1963

MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 tentang Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Tahun 1973

Dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945

5 Juli 1959

Pemerintah meneluarkan UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Tahun 1965

PASCA REFORMASI

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Sumber - www.bpk.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Tahun 2002

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;
1. UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengganti UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
2. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

REFORMASI BPK, KEMANDIRIAN !

Reformasi BPK, Kemandirian !

Apakah BPK mandiri ? Tidak, tapi itu dulu sebelum reformasi. Di masa Orde Lama dan Orde Baru, BPK tidak mandiri. Walau legalitasnya sejajar dengan presiden, tapi dalam prakteknya BPK tidak mempunyai kemandirian sama sekali dan berada di bawah tekanan serta kendali eksekutif saat itu.

Kendali eksekutif pada BPK tercermin dalam hal pemilihan anggota, pengaturan organisasi, SDM, penetapan anggaran, pembatasan objek pemeriksaan dan penetapan metodologi pemeriksaan. Di masa itu, pemutahiran laporan pemeriksaan BPK dikonsuiltasikan dengan pemerintah agar tidak menganggu stabilitas politik.

Nah, pasca reformasi 1998, BPK benar-benar mandiri tanpa “kontaminasi” pemerintah. Merujuk pada timeline di atas, kemandirian BPK termaktub dalam amandemen terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada 10 November 2001 yang memuat ketetapan yang lebih tegas mengenai posisi BPK.

Dalam amandemen tersebut, dinyatakan bahwa BPK adalah badan yang “bebas dan mandiri” sebagaimana tersebut dalam Pasal 23E yang berbunyi,

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”

Perubahan penting lainnya dalam amandemen tersebut adalah ditambahkannya ketetapan bahwa yang diperiksa BPK bukan saja “tanggungjawab tentang keuangan negara” melainkan juga “pengelolaan keuangan negara”.

Dengan pasal 23E Aamandemen UUD 1945 ini pula, menempatkan kedudukan BPK sejajar dengan Presiden.

Kesejararan ini penting karena menghindari konflik kepentingan karena BPK mempunyai tugas berat memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dijalankan pemerintah dan lembaga-lembaga ketatanegaraan di bawah Presiden, baik pada pemerintahan di tingkat pusat maupun pemerintahan
daerah;

Kesejajaran ini juga sangat diperlukan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain Amandemen UUD 1945, kemandirian dan kesejajaran BPK juga diatur dalam UU No. 15 tahun 2006 menjelaskan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional.

Kebebasan dan kemandirian BPK sebagaimana dijabarkan dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta UU No. 15 tahun 2006 meliputi hal-hal sebagai berikut :

Pertama, Kebebasan dan kemandirian di bidang pemeriksaan (pasal 6 UU No. 15/2004 dan pasal 9 ayat (1) huruf a UU n. 15/2006), yaitu bahwa “Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelak-sanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh
BPK”.

Kedua, Kebebasan dan kemandirian di bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia, tercermin melalui kewenangan BPK untuk menetapkan tata kerja pelaksanaan BPK dan jabatan fungsional pemeriksa (pasal 34 UU No. 15/2006), yaitu bahwa: “Tata kerja pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi
dengan pemerintah”.

Selain kemandirian dalam hal kedudukan, peran dan tugasnya dalam mengawasi serta memeriksa keuangan negara, BPK juga sangat mandiri secara kelembagaan.

Dulu, BPK diangkat oleh Presiden atas usul DPR. Sekarang, pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK sendiri tanpa melibatkan Presiden dan DPR.

Begitu pula dengan laporan hasil kerja. Jaman dulu hasil laporan pemeriksaan BPK dikonsultasikan dengan pemerintah (Presiden) sebelum diserahkan ke DPR. Sekarang, laporan pemeriksaan disampaikan langsung ke DPR tanpa melalui konsultasi dengan Presiden.

Intinya, saat ini BPK benar-benar sudah independen, mandiri, profesional dan mempunyai integritas baik secara tupoksinya, kedudukannya dengan lembaga negara lain maupun secara kelembagaan di internal BPK. Jelas ini berbeda dengan BPK jaman pemerintahan Order Lama maupun Order Baru yang selalu membatasi dalam segala aspeknya.

Komisi Yudisial

Mahkamah Konstituri

Mahkamah Agung

Presiden

BPK

DPR

DPD

MPR

Pasal 24

Pasal 24

Pasal 24

Pasal 4

Pasal 23E

Bab VII A

Bab VII A

Pasal 2

UUD 1945
(Setelah Amandemen)

Kedudukan BPK dengan lembaga lain menurut UUD 1945 setelah Amandemen

CARA KERJA PEMERIKSAAN

OLEH BPK

Apa-Apa Yang Diperiksa BPK

Pemeriksaan keuangan negara oleh BPK telah diatur oleh undang-undang. Yang lebih tepat menjelaskan hal-hal apa saja yang diperiksa oleh BPK adalah UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pemeriksaan keuangan oleh BPK dilakukan sesuai mekanisme tertentu mulai dari proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah, akademisi dan praktisi.

Proses pemeriksaan pun dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan yang lakukan oleh BPK tidak selalu dilakukan sendiri, dalam kasus tertentu juga melibatkan akuntan publik atau tenaga ahli lainnya bahkan diperiksa oleh badan pemeriksa negara lain yang menjadi anggota pemeriksa keuangan sedunia.

Menyiapkan TEMUAN dari INFORMASI yang relevan

Memastikan validasi SUBSTANSI, KEBENARAN MATEMATIS dan AKURASI ANGKA

Memastikan KUALITAS TEMUAN pemeriksaan sesuai dengan tujuan pemeriksaan

Memastikan SELURUH KEGIATAN pemeriksaan telah MEMENUHI

Memastikan proses pemeriksaan di TIM MANDIRI (Tim Pemeriksa, PT, PM) sudah sesuai dengan standar pemeriksaan

Memastikan hasil pemeriksaan sesuai harapan dan tujuan penugasan

LHP diserahkan ke entitas terkait dan lembaga perwakilan

KONSEP HASIL PEMERIKSAAN

LHP NET

QUALITY CONTROL

QUALITY ASSURANCE

Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab tahunan keungan BPK dilakukan oleh akuntan publik.

Penjaminan pengendaalian mutu yang dilakukan oleh tim mandiri selama pemeriksaan telah sesuai standar dan pedoman serta peraturan pemeriksaan yang berlaku dan dilakukan oleh inspektur utama BPK RI.

Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota pemeriksa keuangan sedunia.

bpkriofficial

Terkait dengan jenis pemeriksaan,merujuk pada UU No. 15 tahun 2004 di atas, terdapat 3 (tiga) jenis pemeriksaan yakni Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Ketiga jenis pemeriksaan ini menghasilkan hasil yang berbeda.

PEMERIKSAAN
KEUANGAN

OPINI

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

PEMERIKSAAN
KINERJA

TEMUAN, SIMPULAN &
REKOMENDASI

Pemeriksaan atas aspek ekonomi. efisiensi dan aspek efektivitas untuk apakah hasil penggunaan anggaran sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai yang dicanangkan di awal program

PEMERIKSAAN DENGAN
TUJUAN TERTENTU

SIMPULAN

Pemeriksaan di luar pemeriksaan dan keuangan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan khusus tertentu dan dapat juga dilakukan sebagai tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja karena ada persoalan penting yang harus diselesaikan

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, mungkin kita akrab dengan hasil pemeriksaan yang disebut Opini. Nah, apa itu Opini ?

Opini adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dari hasil pemeriksaan keuangan BPK Terdapat 4 (empat) opini yakni Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), Tidak Wajar (adversed opinion) dan terakhir adalah Menolak Pemberian Pendapat (disclaimer of opinion).

BPK menekankan pada opini WTP karena ini penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Wajar Tanpa PengecualianWajar Dengan PengecualianTidak WajarMenolak Memberikan Pendapat

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya.

Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Wajar Tanpa PengecualianWajar Dengan PengecualianTidak WajarMenolak Memberikan Pendapat

Opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi.

Wajar Tanpa PengecualianWajar Dengan PengecualianTidak WajarMenolak Memberikan Pendapat

Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Wajar Tanpa PengecualianWajar Dengan PengecualianTidak WajarMenolak Memberikan Pendapat

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.

Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

TEMUAN BPK DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Temuan BPK dan Kesejahteraan Rakyat

Bila negara ini dianalogikan sebagai bumi, maka BPK beserta unsur penegakan hukum adalah atmosfir yang selalu menjaga penghuninya dari hantaman meteor-meteor yang merusak dan menimbulkan bencana.

“Meteor-meteor” itu buta tidak punya mata dan hati nurani serta berpotensi menjauhkan rakyat dari kesejahteraan karena entah sengaja atau tidak memakan uang rakyat, mismanajemen, ketidakhematan, ketidakefisienan dan lain sebagainya.

Betul, kerugian negara akibat laporan keuangan negara dan daerah yang ditemukan BPK memang tidak semuanya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum alias korupsi. Tetapi potensi kerugian yang didapatkan dari pemeriksaan BPK jelas-jelas menghambat pembangunan nasional yang membutuhkan keuangan yang besar demi kesejahteraan rakyat.

Selain itu, temuan tersebut akan tetap dicatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Hasil laporan tersebut juga akan mempengaruhi opini yang diberikan BPK terhadap pihak yang diperiksa.

Pada tahun 2016, dari hasil pemeriksaan BPK telah memberikan opini WTP atas LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Sebelumnya BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan opini dari WDP menjadi WTP karena pemerintah telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 dengan beberapa pengecualian.

Terhadap LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) dan LKBUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara), BPK telah memeriksa 86 LKKL  dan 1 LKBUN Tahun 2016 yang telah diperiksa juga oleh Kantor Akuntan Publik.

Dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa 73 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 8 LKKL memperoleh opini WDP dan 6 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Di tingkat pemerintahan daerah atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah), pemeriksaan terhadap 537 LKPD Tahun 2016 mengungkapkan opini WTP atas 375 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 139 (26%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 (4%) LKPD.

Sedangkan berdasar tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%).

Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/ program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019.

Baca juga : BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP 2016

WTP

Perbandingan Opini atas LKPD Tahun 2016 dan Tahun 2015

2015

2016

313
58%

375
(70%)

WDP

194
(36%)

139
(26%)

TMP

31
(5%)

23
(4%)

TW

4
(1%)

Terkait dengan temuan-temuan yang terindikasi merugikan keuangan negara dan tindak pidana, selama periode 2003 sampai dengan 30 Juni 2017, BPK telah melaporkan 447 temuan berindikasi pidana senilai Rp 44,74 triliun kepada Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan KPK sebagai aparat penegak hukum.

Dari jumlah temuan itu, 425 temuan senilai Rp 43,22 triliun (97%) telah ditindaklanjuti. Selama periode 2013 sampai dengan 30 Juni 2017, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara sebanyak 120 kasus senilai Rp10,37 triliun dan US$2,71 miliar atau ekuivalen dengan Rp 46,56 triliun.

Pada Semester I tahun 2017 itu pula, BPK telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp13,70 triliun. Jumlah ini berasal dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery.

Jumlah yang sangat besar sekal, bukan? Beruntung sekali uang tersebut “ditemukan BPK”. Bisa dibayangkan betapa sebuah kehilangkan besar bila uang sejumlah itu tidak terdeteksi.

Dengan temuan tersebut bisa dikatakan bahwa BPK telah memberi kontribusi besar bagi kesejahteraan rakyat karena uang tersebut dapat dipergunakan untuk membangun infrastruktur, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan jaminan kesehatan masyarakat.

Baca : BPK Selamatkan Keuangan Negara Senilai Rp13,70 Triliun Pada Semester I Tahun 2017

Mencermati sekali lagi tentang hasil pemeriksaan keuangan negara semester 1 tahun 2017 baik pusat maupun daerah bahwa BPK telah mengungkap 3 (tiga) hal sebagai berikut :

l

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup
efektif.

Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ini menarik menurut saya karena walaupun hasil pemeriksaan atas kinerja laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah mendapat hasi kesimpulan kinerja yang cukup efektif, namun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHSP) Badan Pemeriksa Keuangan telah mencatat 14.997 permasalahan dari 9.729 temuan.

Bila dinilai uang, permasalahan yang ditemukan BPK mencapai Rp 27.39 triliun. Jumlah yang sangat besar, bahkan melebih pengembalian uang ke negara oleh KPK yang hanya Rp 276,6 miliar sepanjang tahun 2017 (kriminologi.id 28/12/2017).

Jumlah permasalahan yang ditemukan BPK tersebut meliputi 7.284 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 7.549 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp 25,14 triliun. Serta 164 permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,25 triliun.

IHSP BPK ini merupakan ringkasan dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja, dan 33 LHP dengan tujuan tertentu.

9.729

TEMUAN

27.39 T

NILAI

14.997

PERMASALAHAN

Permasalahan kelemahan sistem
pengendalian intern (SPI)

7.284 (49%)

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan

7.549 (50%) - Rp 25,14 T

Permasalahan ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan

164 (1%) - Rp 2,25 T

Dari IHPS I 2017 BPK ini apa sih sebenarnya yang terbaca ? Dalam kacamata saya sebagai seorang ibu rumah tangga dengan pengetahuan pas-pasan, temua BPK ini menunjukkan bahwa negara ini masih punya “PR besar” dalam hal pelaporan dan pertanggung jawaban uang rakyat. Di sana- sini baik pusat maupun daerah masih terdapat banyak inefesiensi dan ketidakhematan dalam penggunaanya.

Disengaja atau tidak, temuan BPK ini menunjukkan indikasi potensi kerugian negara yang sangat besar dan berdampak pada kestabilan pembangunan nasional dalam upaya mencapai amanat undang-undang dasar yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

AYO DUKUNG

#BPKKAWALHARTANEGARA

Ayo Dukung #BPKKawalHartaNegara

 

BPK memang bukan malaikat. Walaupun sekarang sudah mandiri, profesional dan jauh lebih baik dibanding ketika jaman Orla dan Orba, namum BPK hanyalah lembaga negara yang diisi oleh para profesional yang mengabdikan dirinya sebagai atmosfir bagi bumi yang disebut Indonesia.

Tugas BPK sangat berat dalam menyelamatkan keuangan negara dari ketidakefisenan, ketidakpatuhan pada perundang-undangan dalam pelaporan keuangan negara serta perilaku nelanggar hukum yang secara sengaja menjauhkan negara dari cita-citanya yakni mensejahterakan rakyatnya.

 

Kegagalan BPK dalam menjaga keuangan negara menjadi kegagalan rakyat Indonesia karena rakyatlah yang memberi mandat melalui konsensus konstitusi nasional yang disebut UUD 1945. Oleh sebab itu, BPK perlu diperkuat dan didukung oleh rakyat, oleh kita semua.

Sebagai warna negara yang peduli akan kelangsungan hidup bangsa ini, kita bisa berpartisipasi mendukung kinerja KPK Kawal Harta Negara dengan cara-cara yang memungkinkan bisa kita lakukan.

Slide background

Kita perlu memiliki pemahaman yang cukup untuk mengetehui tugas, kewajiban dan wewenang BPK dalam mengawal harta negara untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan, masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Selain melalui website BPK, kita bisa mendapatkan informasi dari laporan-laporan yang telah diterbitkan BPK dalam bentuk e-book, siaran pers dan lain sebagainya.

Download :

KITA PAHAM TUGAS, KEWAJIBAN & WEWENANG BPK


Gambaran Umum BPK
Republik Indonesia


Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester(IHPS) II Tahun 2016


Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester(IHPS) ITahun 2017


Buku Saku 2017 "Mengenal Lebih Dekat BPK"


Siaran Pers BPK

Slide background

Bila menemukan indikasi pengelolaan keuangan negara/daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita harus berani menyampaikan pengaduan dengan melengkapi bukti dan data terkait penyimpangan keuangan negara/daerah yang terjadi. Agar lebih mengefektifkan dan mengefisienkan laporan, yang perlu diperhatikan adalah:

Menguraikan kejadiannya
Pengadu diharapkan untuk menguraikan sedetail mungkin kejadian yang dicurigai sebagai bentuk penyimpangan pengelolaan keuangan negara/daerah. Sebaiknya, uraian dibatasi pada hal-hal yang berdasarkan fakta dan kejadian nyata, hindari hal-hal yang berdasarkan perasaan kebencian, permusuhan atau fitnah. Usahakan keseluruhan uraian (dapat menggambarkan siapa, apa, bilamana, dimana, bagaimana) dan kejadian yang dilaporkan.

Memilih pasal-pasal yang sesuai
Pengadu diharapkan untuk menyocokkan dengan pasal-pasal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (dapat lebih dari satu pasal). Informasi mengenai peraturan perundang-undangan dapat pengadu lihat dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK [www.jdih.bpk.go.id]

Menyertakan bukti awal, bila ada
Apabila ada copy dokumen atau barang lain yang memperkuat uraian kejadian di atas agar disimpan dengan baik untuk disertakan dalam pengaduan/laporan yang disampaikan.

Menyertakan identitas pengadu, bila tidak keberatan
Akan sangat baik apabila pengadu menyertakan identitas dan alamat atau nomor telepon, sehingga bila BPK masih membutuhkan keterangan tambahan maka pengadu akan mudah dihubungi.

BERANI MENGADU DAN MELAPORKAN PENYIMPANGAN

Slide background

Mendukung program kerja BPK RI seperti penerapan aplikasi berbasis informasi teknologi yang dirancang dan dikembangkan oleh BPK yakni Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Dengan adanya SIPTL, data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang selama ini secara manual disampaikan ke BPK akan digantikan dengan data elektronis.

Melalui sistem ini, proses dan status tindak lanjut dari data yang disampaikan oleh entitas dapat diketahui dan diakses secara real time.

MENDUKUNG PROGRAM KERJA BPK RI

AKHIR TULISAN

Penutup

Sebagai akhir tulisan yang singkat ini, saya mengajak kita semua termasuk diri penulis sendiri untuk menyadari bahwa upaya membangun Indonesia baru yang sejahtera memerlukan keterlibatan semua lapisan masyarakat.

Harta, kekayaan dan keuangan negara yang jumlahnya tidak terbatas harus kita kawal pemakaiannya agar tepat sasaran dan berdaya guna. Membiarkan pemakaiannya dalam ketidakefisienan, ketidakhematan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan akan semakin menjauhkan kesejahteraan dengan rakyat.

Kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja BPK yang menyelamatkan keuangan negara dari potensi kerugian hingga triliunan rupiah.

Semoga tulisan ini bisa memberikan energi perubahan bagi siapa saja untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang mampu mensejahterakan rakyatnya.

Salam Independensi, Integritas dan Profesionalisme !

 

Referensi Mayor 
BPK RI (2017), Gambaran Umum, Diakses 31 Januari 2018;
BPK RI (2017), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016, Diakses 30 Januari 2018;
BPK RI (2017), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017, Diakses 31 Januari 2018;
BPK RI (2017), Buku Saku 2017 “Mengenal Lebih Dekat BPK, Diakses 31 Januari 2017;
BPK RI, Website Resmi, Diakses 31 Januari 2017;

Referensi Minor
Katadata (2017), Semester I 2017, Audit BPK Temukan 15 Ribu Permasalahan, Diakses 31 Januari 2017
Kriminologi Id (2017),Sepanjang 2017, KPK Kembalikan Uang Negara Rp 276,6 Miliar, Diakses 31 Januari 2017;

Sumber Gambar
BPK RI 2017
Freepik.com

Layout, Grafis & Animasi
www.jengyuni.com